SEMARANG- Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus melek transaksi non tunai untuk menekan kebocoran pengiriman uang. Melalui transaksi non tunai, bisa memberikan transparansi saat TKI melakukan transaksi.

Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan BI Jateng, Iskandar Simorangkir mengatakan, sebagai otoritas jasa sistem pembayaran, pihaknya berusaha menjamin supaya semua transaksi non-tunai bisa dilakukan secara aman, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, Bank Indonesia mendorong lembaga keuangan untuk mengarahkan transaksi TKI ke sistem non tunai.

“Perbankan bisa menyerap transaksi para TKI melalui non tunai untuk lebih transparan dan tidak ada kebocoran,” kata Iskandar, kemarin.

Saat ini, lanjutnya, masih sedikit bank nasional yang memiliki cabang di luar negeri. Untuk menyikapi persoalan tersebut, tidaklah susah dengan menggunakan bank koresponden yang bisa dimanfaatkan oleh para TKI.

“Yang penting harus melek non-tunai dulu TKI-nya. Kalau mereka tidak mengerti non-tunai, maka tidak akan menggunakan jasa itu,” tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman yang ada, transaksi tunai dinilai sangat mahal. Dari segi kurs saja para TKI banyak dirugikan, karena selisih kurs dinilai mahal bagi mereka.

“Selain itu belum lagi biaya transfer dan juga devisa. Kalau misalkan uangnya disimpan dibawah bantal itu kan mati uangnya. Bayangkan kalau dikirim di Indonesia, uang itu kan bisa dimanfaatkan oleh perbankan di Indonesia untuk pembiayaan pembangunan, bentuknya kredit,” ungkapnya.

Ditambahkan, saat ini jumlah TKI tercatat sebanyak 4 juta lebih, namun remitens yang diterima US$ 7,6 miliar. Jumlah itu kalah dibanding Filipina yang mana jumlah tenaga kerja luar negerinya yang hanya 2,3 juta tapi remitensnya US$ 26,7 miliar.

“Itu berarti masih bantak TKI yang belum menggunakan transaksi non tunai. Itu yang perlu kita sentuh, makanya kami melakukan sosialisasi pertama perusahaan jasa penggerak tenaga kerja mereka,” imbuhnya.

Sementara, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merasa banyak keuntungan yang diperoleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ketika menggunakan transaksi non-tunai.

Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro menjelaskan, keuntungan tersebut diantaranya dapat memonitor pembayaran gaji, tidak ada potongan gaji, dan lebih aman. Adapun terkait persiapan infratruktur, saat ini perbankan yang sudah siap untuk melakukan proses non-tunai diantaranya BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

“Saat ini yang menjadi kendala adalah banyak perbankan nasional yang belum masuk di masing-masing negara. Oleh karena itu ada kewajiban dari bank nasional yang menyatakan diri siap bekerjasama untuk menjalin komunikasi dengan bank-bank di luar negeri. Jadi kayak semacam bank koresponden,” tandasnya.