JEPARA – Wakil Bupati Jepara Subroto meminta pelaksanaan proyek, dapat meniru keberhasilan PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan). Dimata Subroto, program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini dinilai berhasil, sehingga patut dicontoh.

Hal ini dingkapkan Subroto saat membuka kegiatan Lokakarya Midterm Review PNPM – MP dan dan PLP-BK (Program Penataan Lingkungan – Berbasis Komunitas), yang berlangsung di Setda Jepara, Selasa (16/11).

“Saya rasa teman-teman di lingkunghan birokrasi harus malu dengan keberhasilan PNPM MP. Ada sejumlah indikator yang bisa dicontoh dari pelaksanaan kedua program ini,” kata Subroto yang kemudian merinci sejumlah indikator keberhasilan tersebut.

Dari sisi kebocoran anggaran, PNPM MP disebutnya menjadi program yang temuan penyelewengan dananya sangat kecil. Infrastruktur dasar yang dibangun juga langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak ada yang mangkrak.

“Karena semua infrasruktur dasar yang dibangun merupakan usulan yang bersumber dari masyarakat. Saya kira Bappeda Kabuapten Jepara juga harus mencontoh dalam bentuk realisasi program dari Musrenbang,” lanjutnya.

Indikator keberhasilan lainnya adalah kualitas pekerjaan yang lebih baik dari pada dipihakketigakan, serta dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Menurut Subroto, PNPM MP yang dilaksanakan sejak tahun 2007, awalnya merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Sejak bernama PNPM MP tahun 2007 hingga tahun 2014, Kabupaten Jepara telah menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari pusat sebesar Rp 72 miliar. Di luar itu, BLM juga disalurkan sebesar Rp 10 miliar lebih untuk PLP-BK.

Sebagai penerima program, Pemkab Jepara mengalokasikan sharing anggaran dari APBD sebesar Rp. 6,85 miliar, serta dana pendampingan operasional sebesar Rp 2 miliar. Semua kegiatan dilaksanakan langsung oleh masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar maupun penyaluran modal kerja untuk keluaga miskin produktif.

Senada dengan harapan wakil bupati, Koordinator PNPM MP Kabupaten Jepara Bambang Rudihartono, SE mengatakan, lokakarya ini memang dimaksudkan untuk membangun kesamaan pemahanan terhadap hasil kegiatan PNPM MP.

Dengan demikian dapat dirancang intervensi lanjutan untuk harmonisasi program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif dalam proses perencanaan atau bottom up planning. “Kita juga ingin menginisiasi program lanjutan dalam bentuk replikasi pemberdayaan daerah yang sepenuhnya dibiayai APBD,” katanya.